UNDANG UNDANG : HUKUM KORUPTOR PALING BESAR 1 MILYAR

UNDANG UNDANG : HUKUM KORUPTOR PALING BESAR 1 MILYAR
14 Mar

SUARAPELITA I BANDUNG,- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi sejumlah pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) khususnya terkait pemberantasan korupsi. Pasalnya denda paling banyak menurut undang- undang hanya 1 Milyar rupiah. Namun faktanya rumusan pasal dalam RKUHP disebut lebih menguntungkan para koruptor.

 

Hal itu dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) , hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor.

 

Dalam undang- undang pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

 

Menanggapi hal tersebut menurut Suhartonny , SH yang menjabat sebagai Wasekum Pos pelayanan Hukum (Posyakum) Pengadilan Tripikor Bandung di temui di ruangannya (14/03/2019). Iapun memaparkan dalam undang- undang menurutnyam memang hukuman para koruptor paling banyak sebesar 1 milyar rupiah. Namun tak hanya denda pasalnya ditambah kurungan paling lama 15 tahun penjara.

 

“Dendakan paling banyakan menurut undang- undang 1 milyar, maka ada lagi hukuman dari hakim yaitu kurungan penjara. Mengenai uang korupsi uang yang dikembalikan  dan tidak dikembalikan ke negara. Misal hukumannya seharusnya 10 tahun dikarenakan tidak dibayar menjadi 12 tahun”, terangnya.

 

Mengenai statmen dari ICW tentang kritikan denda 1 milyar rupiah yang dianggap terlalu rendah pasalnya para koruptor di negeri ini banyak yang korupsi diatas itu. Hal ini juga disampaikan pula oleh Yuniar R, SH , MH yang menajabat sebagai Panitera Hukum Muda di Pengadilan negeri Bandung bahwa kasus korupsi kini menjerat hampir 20 kasus dalam 3 bulan terakhir.

 

Menurut Suhartonny masyarakat kini kurang kritis dan kurang bertindak pasalnya di negara demokratis seharusnya semua elemen bisa kritis.  Denda 1 milyar di zaman sekarang menurutnya jika dirasa kecil maka harus ada yang berani beragumen.

 

“Kita harus mencontoh negara- negara yang dirasa maju dan sukses dalam menerapkan contoh hukum para koruptor di negaranya. Apakah dengan hukuman yang berat bisa membuat jera para koruptor, contohnya negara Singapur.”, katanya.

 

Iapun berpesan sebagai masyarakat, mahasiswa dan pers seharusnya lebih kritis dalam memerangi para koruptor. Masyakat kini sudah terjerat demam medsos yang lebih mementingkan selfie , hangout dan update status sehingga rasa kritis masyarakat berkurang berbeda dengan zaman dahulu.   “Kemungkinan gak ngeh, denda dan hukuman para koruptor akibat tidak tau”, katanya. (5417)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *