Keputusan MA tentang Sumpah Advokat Bertentangan dengan Hirarki Undang- Undang

Keputusan MA tentang Sumpah Advokat Bertentangan dengan Hirarki Undang- Undang
14 Mar

SUARAPELITA I BANDUNG,- Advokat merupakan profesi pelayanan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat menangani persoalan hukum. Namun pasalnya aturan yang di buat Mahkamah Agung dengan undang- undang berbenturan, hal ini di utarakan Suhartonny, SH yang menjabat sebagai advokat sekaligus wasekum Pos Pelayanan Hukum (Posyakum) Pengadilan negeri Bandung (14/03/2019).

 

“Masalahnya hirarki undang- undang di terobos oleh pejabat MA itu sendir, kan itu bertentangan dengan undang- undang dan nyata terjadi di kita”, katanya.

 

Menurut Suhartonny undang- undang menjelaskan tentang advokat bisa dilakukan sumpah dan bisa langsung jadi advokat. “Di pradi ini kan ada kode etik dan kualitas untuk menjadi advokat. Pada dasarnya untuk sumpah advokat seharusnya melakukan magang di atas 2 tahun namun kini orang baru lulus bisa langsung di sumpah jadi advokat”, katanya.

 

Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri membahas setiap orang di pengadilan berhak membentuk organisasi advokat baik itu yang sudah profesional maupun anak baru lulus sekolah tetap bisa disumpah dan dinyatakan sebagai advokat.

 

Keputusan Mahkamah Agung ini menurutnya selain melabrak aturan undang- undang juga akan mengurangi kualitas seorang advokat. Pasalnya tidak ada standarisasi mengenai profesi advokasi sehingga di khawatirkan akan merugikan masyarakat.

 

“Gini jika seorang advokat tak memiliki standar maka yang dirugikan siapa, kan rakyat. Ya rakyat gak tau tentang kualitas seorang pengacara yang mereka anggap mampu. Kan kebanyakannya menipu, merugikan rakyat ujung- ujungnya”, kata Suhartonny.

 

Menurutnya saat ini internal rumah tangganya pradi jadi tidak mendasar, secara otomati undang- undang  tentang advokasi ataupun peraturan Mahkamah Agung harus diganti pasalnya harus kembali lagi ke hiraki undang- undang.

 

“Jadi ini kan hirarki tertinggi adalah undang- undang dasar  yang posisinya diatas nnamun di labrak oleh peraturan dibawahnya. Yah ini melabrak dan bertentangan. Namun kita juga harus bisa melihat uji materil di MA itu seperti apa dan atas dasar apa”, ujarnya.  (5417)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *